5.021 Aparat Gabungan Kawal Protes Tolak RUU TNI Hingga Dewan Perwakilan Rakyat

—

Sebanyak 5.021 polisi gabungan dikerahkan Untuk mengamankan Protes Protes menolak Revisi Perundang-Undangan TNI Hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (20/3) hari ini.

“Di rangka pengamanan Protes penyampaian pendapat Di Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro Di keterangannya.

Disampaikan Susatyo, ribuan personel gabungan itu ditempatkan Hingga sejumlah titik Disekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat guna memastikan Protes Protes tetap kondusif. Yang Terkait Bersama rekayasa lalu lintas Hingga Disekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kata dia, bersifat situasional. Pengalihan arus dan penutupan jalan Akansegera dilakukan menyesuaikan Kemakmuran Hingga lapangan.

Hingga sisi lain, Susatyo menegaskan seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api dan Akansegera mengedepankan pendekatan humanis Di pengamanan. Lebih Jelas, Susatyo turut mengimbau kepada para peserta Protes Untuk melakukan unjuk rasa Bersama santun dan sesuai Syarat yang berlaku.

“Kami mengimbau kepada koordinator lapangan dan orator agar melakukan orasi Bersama santun, tidak memprovokasi massa, serta menjaga ketertiban umum. Lakukan unjuk rasa Bersama damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum,” pungkasnya.

293 anggota Dewan Perwakilan Rakyat hadir

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengatakan terdapat 293 anggota dewan yang hadir dan 12 anggota dewan yang izin Di Pertemuan Paripurna mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang.

“Membuka Pertemuan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI yang Hingga-15 masa sidang II tahun sidang 2024-2025 hari Kamis 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka Untuk umum,” kata Puan sambil mengetuk Alat Pukul sidang.

Adapun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang turut hadir Di Pertemuan hari ini adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa Protes tolak Revisi Perundang-Undangan TNI memasang tenda dan bermalam Hingga Di Gerbang Pancasila, Kompleks Dewan, Jakarta, Sebelum Rabu (19/3) kemarin.

“Kami Di Kelompok sipil biasa, kami sudah menduduki Gerbang Pancasila Di jam 12 [malam] kurang lebih sampai detik ini, dan tujuan kami menduduki gedung dan camping gitu Untuk memblokade jalannya para elite pemerintah Di mengesahkan RUU TNI,” kata salah seorang demonstran yang menginap.

Mereka mengaku tak ingin kecolongan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU yang bermasalah seperti omnibus law Perundang-Undangan Cipta Kerja (Ciptaker).

“Karena Itu alasan kami datang lebih cepat adalah kami melihat pola Di Ombibus Law,” kata dia yang enggan namanya diungkap.

Gelombang Protes penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI menggeliat Hingga sejumlah Lokasi Hingga Indonesia sepekan terakhir.

Di mulai Protes Hingga media sosial, Protes mahasiswa yang turun Hingga jalan, hingga pernyataan sikap tokoh bangsa serta akademisi telah disuarakan beberapa hari terakhir.

Mereka mengecam pembahasan ‘kebut’ revisi Perundang-Undangan TNI yang dikebut–Malahan dituding tertutup atau diam-diam agar bisa disahkan Sebelumnya reses Dewan Perwakilan Rakyat Di 21 Maret atau hari ini.

(dal/dis)