KKP Tuding Perbankan Alergi Danai Budidaya Perikanan

—

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuding perbankan Di Indonesia masih alergi Untuk mendanai sektor budidaya perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu menyebut lembaga keuangan cenderung menghindari pendanaan Di sektor ini Lantaran Disorot berisiko tinggi.

“Perbankan Di kita masih cukup alergi masuk Di Di dunia budidaya. Garam sudah Lebih membaik saya kira. Kenapa? Lantaran fluktuasi, high risk, dan sebagainya, ini challenge,” ujar Haeru Di Kegiatan CNBC Indonesia Food Summit 2025 Di St Regis Jakarta, Kamis (20/3).

“Kami sudah banyak diskusi Didalam teman-teman BNI, BRI, BTN Malahan termasuk Mandiri, ‘tolong dong ada keberpihakan kepada kami lagi’. Tapi dia juga challenge kepada, ‘perbaiki dong SOP-nya supaya kami punya keyakinan Untuk bisa menggelontorkan dananya kepada budidaya’,” imbuhnya.

Ia menilai kendala pendanaan ini menjadi salah satu hambatan utama Di Pembuatan perikanan budidaya Di Tanah Air. Padahal, sektor ini dinilai Lebih penting mengingat meningkatnya kebutuhan Ketahanan Pangan seiring Perkembangan Pertumbuhan.

Haeru menyebut Keputusan Pembuatan budidaya, baik Di darat, laut, maupun pesisir, merupakan Dibagian Didalam upaya menjaga ketersediaan ikan tanpa bergantung Ke perikanan tangkap yang Memiliki keterbatasan.

“Kenapa mesti budidaya? Lantaran tantangan Di Didepan jumlah Pertumbuhan manusia Lebih Menimbulkan Kekhawatiran. Kita enggak Mungkin Saja lagi Kendati konservasinya bagus, biodiversitasnya Menimbulkan Kekhawatiran, ikannya ditangkapin semuanya, enggak Mungkin Saja,” tutur Haeru.

“Karena Itu mau enggak mau, Keputusan Pembuatan perikanan budidaya baik Di darat, Di laut, atau Di pesisir. Tapi mesti Di konteks sustainabilitas. Ini yang menjadi persoalan Di budidaya Pada ini,” jelasnya.

Pada ini, KKP Memiliki target Pembuatan lima Produk Internasional utama Di perikanan budidaya, yaitu udang, rumput laut, nila salin, kepiting, dan lobster. Haeru mengatakan Ilmu Pengetahuan dan pasar Untuk Produk Internasional ini sudah berkembang, Akan Tetapi tantangan Sustainability dan infrastruktur masih perlu diatasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah lokasi budidaya yang tersebar Di berbagai tempat tanpa manajemen terpadu. Di Di Itu, sistem perizinan yang tersebar Di 548 kabupaten/kota dinilai mempengaruhi perkembangan sektor ini.

Haeru juga mencatat mayoritas budidaya udang masih dilakukan secara tradisional, yaitu 82 persen, Sambil hanya 3 persen yang berskala intensif.

Sebagai solusi, Haeru menilai perlu ada intervensi pemerintah Di aspek permodalan. Ia menyebut regulasi saja tidak cukup, melainkan perlu ada model pembiayaan yang bisa diterapkan Untuk mendukung Sustainability sektor perikanan budidaya.

“Solusinya gimana? Solusinya adalah mesti government intervention model, Karena Itu ada model intervensi Didalam pemerintah. Tidak hanya NSPK saja, tapi nampaknya mesti ada ATM, kita kasih contoh dulu,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]