Penghapusan SLIK Untuk Kredit Tempattinggal Dukungan Pemerintah Berisiko Besar, Ini Alasannya : Portal Cakrawala Economy

Wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK Untuk mempermudah kredit Tempattinggal Dukungan Pemerintah dinilai sangat berisiko. (Foto: Portal Cakrawala.com/Freepik)

JAKARTA – Wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK Untuk mempermudah kredit Tempattinggal Dukungan Pemerintah dinilai sangat berisiko. SLIK merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan bank atau lembaga keuangan Untuk menilai kelayakan debitur Sebelumnya Menyediakan pinjaman.

Pengamat Pasar Saham, Hans Kwee, menyampaikan bahwa SLIK berfungsi mencatat rekam jejak kredit seseorang, Supaya bank dapat Meramalkan tingkat risiko kredit macet.

“Ya, ini usulan yang kurang tepat. SLIK itu kan track record kredit seseorang. Karena Itu ini menjadi acuan bank Untuk menyalurkan kredit. Nah, asumsi yang dipakai Hingga sini adalah kalau orang itu pernah punya masalah, maka bank harus hati-hati Untuk menyalurkan kredit,” ujar Hans, Rabu (10/12/2025).

Lebih Jelas, Hans mengatakan, apabila SLIK dihapus, itu sama saja Bersama menghilangkan alat navigasi Untuk perbankan Untuk menyalurkan kredit. Tanpa data riwayat kredit, bank Berencana sulit menilai apakah seorang Kandidat debitur mampu membayar kewajibannya Hingga masa Di.

“Kalau SLIK dihapus, Setelahnya Itu orang itu dapat kredit, potensi kredit macet Berencana sangat tinggi. Padahal perbankan Memikat dana Kelompok, yang ternyata juga ada cost-nya. Karena Itu jika kita menghapus SLIK Untuk Menyediakan kredit Di pihak-pihak yang belum layak, itu sama saja memindahkan masalah Untuk debitur Hingga industri perbankan,” jelas Hans.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan kredit macet dapat mengancam Kesejaganan perbankan secara keseluruhan. “Kalau perbankan terganggu, implikasinya luas Lantaran bisa men-trigger Ketidak Stabilan Ekonomi Hingga Indonesia,” tambahnya.

Sebagai contoh, Hans menyinggung Penghayatan krisis subprime mortgage Hingga Amerika Serikat Di 2008, ketika kredit perumahan diberikan kepada kelompok yang tidak layak, menyebabkan lonjakan gagal bayar yang mengguncang perekonomian Dunia.