RI Belajar Untuk Kongo Soal Pasar Karbon Berbasis Hutan Tropis : Portal Cakrawala Economy

Wamenhut Rohmat Marzuki melakukan pertemuan bilateral Bersama Pejabat Tingginegara Lingkungan Hidup Kongo, Marie Nyange Ndambo. (Foto: Portal Cakrawala.com/Kemenhut)

JAKARTA – Indonesia dan Republik Demokratik Kongo memperkuat kerja sama pembangunan pasar karbon berintegritas tinggi Untuk pengelolaan hutan tropis. Kerja sama ini dilakukan Di sela rangkaian kegiatan KTT Iklim COP 30 Di Belem, Brasil.

Wakil Pejabat Tingginegara Kehutanan, Rohmat Marzuki, melakukan pertemuan bilateral Bersama Pejabat Tingginegara Lingkungan Hidup, Pembangunan Ramah Lingkungan, dan Ekonomi Iklim Mutakhir Republik Demokratik Kongo, Marie Nyange Ndambo. Untuk pertemuan tersebut, Indonesia memuji Republik Demokratik Kongo atas Pembuatan pasar karbon berintegritas tinggi dan pengelolaan hutan tropis secara berkelanjutan.

Indonesia mengapresiasi Kongo Untuk membangun tata kelola pasar karbon Lewat pembentukan Autorité de Régulation des Marchés du Carbone (ARMCA) Di Republik Demokratik Kongo, yang menjadi tonggak penting Untuk tata kelola pasar karbon nasional Bangsa tersebut.

“Ini merupakan langkah maju yang luar biasa Untuk membangun pasar karbon berintegritas tinggi dan memperkuat tata kelola hutan. Indonesia menghargai kepemimpinan DRC Di kawasan Basin Kongo,” ujar Wamen, Kamis (13/11/2025).

Wamen Bersama Detail menjelaskan, Indonesia terus memperkuat Keputusan pasar karbon Lewat Peraturan Kepala Negara Nomor 110 Tahun 2025, yang menempatkan perdagangan karbon sebagai instrumen utama Ke Perkembangan hijau dan ekonomi rendah karbon. Untuk kerangka tersebut, unit karbon yang dihasilkan Untuk solusi berbasis alam seperti reboisasi, restorasi mangrove, dan agroforestri dapat diperdagangkan secara domestik maupun internasional.

Sebagai mendukung pelaksanaan Keputusan ini, Indonesia Di menyempurnakan sejumlah regulasi sektoral, termasuk revisi Peraturan No. 7/2023 tentang perdagangan karbon Di sektor kehutanan; Peraturan No. 8/2021 tentang zonasi dan pengelolaan hutan; Peraturan No. 9/2021 tentang kehutanan sosial; serta peraturan Mutakhir tentang pemanfaatan jasa lingkungan Di kawasan konservasi. Reformasi ini mengubah nilai ekonomi karbon hutan menjadi mesin Mutakhir Perkembangan hijau dan inklusif.

Langkah ini sejalan Bersama komitmen Kepala Negara Republik Indonesia Sebagai merehabilitasi 10 juta hektare lahan terdegradasi dan kritis sebagai Pada Untuk agenda nasional FOLU Net Sink 2030, Di mana sektor kehutanan diharapkan menjadi penyerap bersih emisi karbon Di tahun 2030. Indonesia juga Membuat bioenergi berbasis kelapa sawit Bersama potensi hingga 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menurunkan ketergantungan Produk Impor bahan bakar hingga 50 persen.

Samping Itu, Inisiatif perhutanan sosial menjadi salah satu prioritas Untuk pemberdayaan Kelompok. Hingga kini, lebih Untuk 8,4 juta hektare hutan sosial telah diberikan akses kelola kepada Kelompok, menciptakan 5,6 juta lapangan kerja hijau Untuk 1,4 juta Rumah tangga Di seluruh Indonesia. Komitmen Di pengakuan hutan adat juga diperkuat Lewat pembentukan Skuat Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat, yang telah memfasilitasi pengakuan atas 70.688 hektare, Bersama target 1,4 juta hektare Di tahun 2029.

Lewat semua upaya ini, Indonesia Melakukanupaya menempatkan diri sebagai pusat Dunia Sebagai Pembuatan pasar karbon berkelanjutan, yang terbuka Sebagai bekerja sama Bersama mitra internasional guna memastikan integritas dan keselarasan Bersama standar Dunia.