Sri Mulyani Soroti Prinsip My Country First Ganggu Rantai Pasok Dunia : Portal Cakrawala Economy

Sri Mulyani menyoroti bagaimana Perdagangan Bebas dan semangat kerja sama antarnegara telah bergeser . (Foto: Portal Cakrawala.com)

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Aturan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 disusun Bersama Pemerintahan Pemimpin Negara Prabowo dan Wakil Pemimpin Negara Gibran Rakabuming Ke Di perubahan fundamental Di tatanan serta tata kelola dunia.

Menurut Menkeu, penyusunan KEM-PPKF 2026 mengacu Di amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam Sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan Bersama Visi Indonesia Emas 2045.

Sri Mulyani menyoroti bagaimana Perdagangan Bebas dan semangat kerja sama antarnegara telah bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan sengit. Proteksionisme dan prinsip “My Country First” telah mengancam kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun pasca-Pertempuran Dunia II. Situasi ini, menurutnya, menciptakan gangguan rantai pasok Internasional yang Meningkatkan risiko dan biaya transaksi.

“Volatilitas dan ketidakpastian Internasional telah melemahkan kegiatan Penjualan Barang Ke Luar Negeri, Produk Impor, serta Mendorong aliran modal keluar (capital outflow), yang Di gilirannya mengancam stabilitas Nilai Mata Uang, Meningkatkan tekanan Ketidakstabilan Ekonomi, dan menyebabkan suku bunga Internasional tetap tinggi,” papar Sri Mulyani Di Diskusi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terkait Bersama perkembangan APBN, Selasa (20/5/2025).

Menkeu secara khusus menyoroti Aturan pengenaan tarif resiprokal Bersama Amerika Serikat Di 145 Bangsa mitra dagangnya yang diumumkan Bersama Pemimpin Negara Trump Di 2 April 2025.

Aturan ini, menurutnya, setara Bersama tingkat tarif ekstrem tinggi yang pernah diberlakukan Amerika Serikat 125 tahun lalu, seolah memutar balik jarum sejarah dunia Ke abad Ke-16 hingga Ke-18 Di merkantilisme mendominasi. Situasi ini memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi Ke banyak Bangsa.

Meski demikian, Menkeu juga mencatat perkembangan positif Di dua minggu terakhir, yakni kesepakatan dagang Di Amerika Serikat dan Inggris serta dimulainya Dialog Antar Negara dagang Di Amerika Serikat dan Tiongkok yang menghasilkan “jeda Pertempuran tarif”.

Tetapi, respons Bangsa-Bangsa Di Aturan tarif resiprokal AS bervariasi, mulai Bersama Dialog Antar Negara bilateral hingga retaliasi tarif. Ia juga menyesalkan peran World Trade Organization (WTO) sebagai forum penyelesaian sengketa dagang antarnegarayang secara de facto tidak berjalan.

“Dinamika proses ini menggambarkan bahwa dunia Berencana terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan Pertempuran ekonomi, Pertempuran dagang, Pertempuran keuangan, dan Malahan Pertempuran militer antarnegera,” tegasnya.

Secara forward-looking, seluruh dunia Merasakan revisi Ke bawah atas proyeksi Perkembangan ekonomi tahun 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan Perkembangan ekonomi Internasional Di 2025 hanya berada Ke level 2,8% (0,5% lebih rendah Bersama proyeksi Sebelumnya) dan 3% Sebagai 2026 (0,3% lebih rendah).