UGM Siap Ladeni Gugatan Polemik Ijazah Jokowi

SOLO – Universitas Gadjah Mada ( UGM ) siap meladeni gugatan Bersama Advokat asal Makassar Ir Komardin Hingga Lembaga Proses Hukum Negeri (PN) Sleman, Yogyakarta, mengenai polemik ijazah Joko Widodo ( Jokowi ). Adapun gugatan itu teregister Hingga PN Sleman Bersama nomor Perkara Hukum 106/Pdt.Forumekonomiglobal/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025 Bersama klasifikasi Perkara Hukum yakni perbuatan melawan hukum.

Selain Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia, Komardin juga menggugat Wakil Rektor 1 UGM, Wakil Rektor 2 UGM, Wakil Rektor 3 UGM, Wakil Rektor 4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan dosen pembimbing akademik Jokowi, Ir. Kasmudjo.

Kepala Biro Hukum UGM Veri Antoni mengatakan, pihaknya sudah Memperoleh materi gugatan tersebut Bersama PN Sleman. Sidang pertama Berencana dilaksanakan Di Kamis (22/5/2025).

Baca juga: Jokowi Tawarkan Dukungan Hukum Hingga Mantan Dosen Pembimbing Hingga UGM Kasmudjo

“Itu hak setiap orang Untuk mengajukan gugatan secara perdata. Kami sebagai institusi Pembelajaran, Berencana Merespons gugatan tersebut. Kami siap, Yang Terkait Bersama proses persidangan yang Berencana dilalui,” ucap Veri Di ditemui awak media Hingga PN Solo, Rabu (14/5/2025).

Menjelang sidang pertama itu, pihaknya Ditengah mempelajari isi gugatan. Hingga Di Itu, bukti-bukti yang Berencana menguatkan pihak UGM Ditengah dipersiapkan.

Veri masih merahasiakan bukti-bukti yang Ditengah disiapkan UGM. Sebab, hal itu termasuk Di pokok Perkara Hukum, dan Berencana dibuka Di persidangan.

“Kami pelajari gugatannya, tentu hal-hal yang menguatkan kami dipersiapkan, dan bukti-bukti pendukung. Tergantung mereka minta apa, tentu kita Menyediakan jawaban Yang Terkait Bersama apa yang mereka dalilkan Di gugatannya,” ujarnya.

Veri mengatakan, UGM Memperoleh bukti-bukti yang bisa mengatakan sikapnya. “Insyaallah kami Memperoleh bukti autentik Yang Terkait Bersama status keberadaan pak Jokowi Hingga lingkungan kampus kami. Seperti yang disampaikan pimpinan, Yang Terkait Bersama data pribadi tentu ini yang berhak orang pribadinya atau Bersama Kejaksaan, atau Di konteks Hingga Lembaga Proses Hukum,” pungkasnya.

(rca)